Protes Kebijakan BPN, Warga Mangga Dua Utara Boikot Jalan Raya

  • Whatsapp
Warga memblokade jalan raya Mangga Dua menuju pelabuhan Armada Semut (Foto: Yunita/KabarMalut)

TERNATE – Ratusan warga yang mengatas namakan Mangga Dua Utara Untuk Keadilan, memboikot akses jalan raya Mangga Dua Utara dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Aksi warga ini sebagai protes terhadap kebijakan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ternate yang menerbitkan sertifikat kepemilikan lahan di RT 14 RW 06.

Aksi warga bermula di kantor Walikota Ternate dan berlanjut di kantor BPN Kota Ternate, selanjutnya warga memblokade jalan raya Mangga Dua Utara atau tepatnya menuju Pelabuhan Armada Semut dengan membakar ban bekas.

Muat Lebih

Ratusan warga ini meminta kejelasan dari BPN Kota Ternate atas lahan pemukiman yang mereka tempati selama puluhan tahun belakangan, saat ini diakui milik Andi Tjakra sesuai sertifikat hak milik yang diterbitkan BPN. Sebab kepemilikan sertifikat lahan dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Hal ini justeru berbanding terbalik dengan UU nomor 6 tahun 2016 Kementerian Agraria bahwa wilayah pasang surut antara air yang naik sampai ke bibir pantai itu tidak memiliki unsur. Sedangkan BPN Kota Ternate menganggap serifikat yang keluar di tahun 1967 untuk lahan tersebut masih berlaku sampai saat ini. Inilah yang menjadi permasalahan dan kami meminta kejelasan dari BPN Kota Ternate,” ungkap Koordinator Aksi, Asbar S Kadir yang ditemui KabarMalut, Senin (25/2/2019).

Aksi warga Mangga Dua meminta perhataian Pemkot dan BPN Ternate (Foto: Yunita/KabarMalut)

Menurutnya, berdasarkan sertifikat hak milik Andi Tjakra yang dikeluarkan Badan Agraria nomor 01 tahun 1967 dengan batas wilayah yakni dari Asrama Tentara kompleks Kelapa Pendek sampai Perikanan. Masyarakat mempertanyakan keabsahan sertifikat tersebut karena sesuai UU nomor 6 tahun 2016, pemukiman yang ada di atas air tidak bisa dibuat sertifikat.

“Tapi kenapa Andi Tjakra bisa memiliki sertifikat hak milik, padahal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2016,” jelasnya.

Sebanyak 80 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di lokasi lahan tersebut, berharap BPN sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat dan pemerintah kota Ternate bisa intervensi dengan mencarikan solusi agar masalah lahan ini bisa terselesaikan.

Kapolres Ternate, AKBP Azhari Juanda bernegosiasi dengan warga untuk membuka blokade jalan raya (Foto: Yunita/KabarMalut)

Kapolres Ternate, AKBP Azhari Juanda ikut memantau akasi warga dengan melakukan mediasi untuk membuka blokade jalan raya. Mengingat jalan tersebut merupakan akses penghubung pengguna jalan raya dengan pelabuhan Armada Semut.

“Kami dari Kepolisian Polres Ternate akan berupaya melakukan mediasi melalui komunikasi langsung dengan Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Walikota Ternate dan pihak BPN Kota Ternate, untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Agar tidak terjadi gesekan serta akan terus memantau perkembangannya dengan tetap menjaga Kamtibmas,” singkatnya.

Setelah bernegosiasi dengan warga, Polisi kemudian memadamkan api serta membuka blokade jalan untuk dilalui kendaraan. (Ajo)

Pos terkait