Bambang Hermawan Diperiksa Kejati Malut

  • Whatsapp
Kaban BPKPAD Malut Bambang Hermawan

 TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), melakukan pemeriksaan terhadap mantan Inspektorat Malut, Bambang Hermawan, pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan Sayoang- Yaba di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kasi Penkum Kejati Malut Apris Risman Ligua mengatakan, mantan inspektorat diperiksa bukan sebagai ahli atau saksi dipanggil hanya dimintai keterangan, karena kasus Sayoang- Yaba tersebut masih status dalam penyelidikan.

Muat Lebih

“Ia dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalan Sayoang- Yaba,” kata Apris kepada kabarMalut,Kamis (16/5/2019).

Apris menjelaskan,penyidik meminta keterangan seorang tentunya yang bersangkutan punya peranan di dalam suatu peristiwa,dari tim penyidik belum bisa menyimpulkan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan jadi belum mengarah kepada tersangka atau pelaku yang diduga punya tanggung jawab terkait kasus tersebut.

Sementara Bambang yang ditemui usai pemeriksaan mengatakan, kehadirannya ke Kejati untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

“Kami jelaskan semua bahwa kami sebagai pendamping dari pelaksanaan kegiatan ruas jalan Sayoang Yaba,” akunya.

Bambang menuturkan, hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan kerusakan-kerusakan dari pekerjaan tersebut dan direkomendasikan kepada Inspektorat untuk mengawasi pelaksanaan perbaikan dari kerusakan tersebut.

“Yang ditanyakan oleh tim penyelidik tentang itu, bahwa apa laporan dan tindakan yang dilakukan Inspektorat dalam melakukan pengawasan perbaikan,” jelasnya.

Dijelaskan Bambang, audit yang dilakukan oleh BPK tersebut adalah laporan keuangan. Namun, kerusakan yang terjadi dalam kasus tersebut terjadi setelah PHO (Provisional hand over) sebelum adanya FHO (Final Hand Over).

“PHO itu di 2016. Dan pemeriksaan di 2017 itu terjadi kerusakan-kerusakan,” jelas Bambang.

Sementara terkait dengan progres pekerjaan, Bambang menyebutkan, saat itu progres pekerjaan telah mencapai 61 persen namun pembayarannya masih 60 persen. Kemudian, setelah pembayaran 100 persen dilakukan, BPK melakukan pemeriksaan dan ditemukan banyak kerusakan dalam pekerjaan proyek tersebut.
Menurutnya, terkait dengan kerusakan tersebut, pihaknya tidak bisa melakukan penghitungan terhadap volume pekerjaan karena masih terdapat masa pemeliharaannya

“Kecuali kalau atas perintah untuk memperbaiki kerusakan itu tidak dilaksanakan maka dilakukan perbaikan menggunakan dana yang tersedia pada jaminan pemeliharaan,” tuturnya.

Mantan kepala Inspektorat tersebut menyebutkan, pihaknya ketika itu juga mengawasi terkait dana jaminan pemeliharaan. Masa pemeliharaan atas proyek tersebut, lanjut Bambang berakhir pada Juni 2018 namun pihaknya mulai melakukan pengawasan pada Maret atau April 2018 terhadap pemeliharaan atau perbaikan tersebut.

“Ada temuan saat itu, tetapi dengan perintah untuk menyelesaikan perbaikannya karena masih ada waktu dua bulan,” bebernya.

Plt Sekprov Malut itu juga mengutarakan, masa pemeliharaan tersebut tidak dikenal dengan adanya pencairan. Artinya, saat masa pemeliharaan telah dilewati, tidak ada tuntutan maka wajib dibayarkan. Karena pemeliharaan tersebut hanya tentang masa waktu.

“Jadi pencairan 100 persen itu, 95 persen dari 100 persen karena 5 persen itu harus ditahan sampai dengan masa pemeliharaan,” pungkasnya. (*)

Pos terkait