Bawaslu Malut Gelar Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU

  • Whatsapp
Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edwar Siregar saat menyampaikan materi pada Bimtek Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU kepada Ketua dan Anggota Bawaslu 10 kabupaten/kota se-Malut (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Bawaslu Maluku Utara (Malut) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Keterangan Tertulis Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tehadap seluruh Komisioner Bawaslu se-Malut.

Kegiatan yang dihadiri Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edwar Siregar sekaligus sebagai pemateri Bimtek ini, berlangsung di Jababeka Resort, Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Mototai, Kamis (4/4/2019).

Muat Lebih

Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edwar Siregar menyampaikan bahwa kesiapan Bawaslu kabupaten/kota untuk menyiapkan keterangan tertulis, dokumen serta berkas terkait pengawasan Pemilu, jika hasil Pemilu disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hal-hal yang harus disiapkan mengenai dokumen dan juga mengenai berkas-berkas sebagaimana untuk berbicara di depan hakim MK butuh kepercayaan diri sendiri. Hal ini sebagai kumpulan keterangan tertulis nanti di MK,” kata Fritz.

Kehadiran Fritz untuk memberikan pemateri bagaimana caranya agar mulai sekarang, Bawaslu harus lebih rajin melakukan proses hasil pengawasan.

“Saya berharap untuk kegiatan ini, teman-teman di kabupaten/kota memiliki kepercayaan diri dalam melakukan fungsi pengawasan dan juga dapat melakukan lebih efektif antara satu sama lain,” harapnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin mengatakan, tujuan dari Bimtek ini adalah pematangan terkait menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu. Sebab dalam Peraturan MK nomor 02 bahwa Bawaslu dijadikan sebagai pihak pemberi keterangan di dalam hasil PHPU, karena setelah penetapan hasil Pemilu secara nasional akan ada potensi gugatan di MK.

“Pasti ada orang yang pada partai politik peserta Pemilu dalam hal ini akan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah pihak yang memberikan keterangan di dalamnya ada pihak pemohon, terkait, kemudian yang termohon, kedudukan Bawaslu tidak kemana-mana karena kedudukan Bawaslu sebagai pemberi keterangan,” kata Muksin.

Untuk cara kerja Bawaslu sebagai keteragan tertulis maupun secara lisan terhadap jawaban pokok permohonan nanti. Sehingga pada kesempatan ini Bawaslu memberikan penguatan kepada komisioner kabupaten/kota dalam rangka menyusun keterangan.

“Karena kita tidak pakai pengacara, pengacara hanya KPU. Oleh karena itu, Bawaslu berpihak sebagai pemberi keterangan, menyusun keteragan persiapan nanti persilihan hasil Mahkamah Konstitusi.”.

Muksin berharap nantinya tidak terjadi masalah dan  tidak ada partai politik yang menggugat, kalau tidak ada menggugat  berarti potensi Pemilu-nya demokratis.

“Kalau ada masalah sudah tentu digugat, kalau tidak ada masalah pasti tidak digugat,” tutupnya. (Ajo)

Pos terkait