Alexander Lieman: Semangat Membangun Daerah Bukan Hanya Tugas Pemda

  • Whatsapp
Seminar CSR bertemakan 'Optimalisasi dan Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Daerah' yang berlangsung di Ballroom Hotel Corner, Ternate (Foto: Istimewa)

TERNATE – Guna memberikan pengertian yang lebih mendalam mengenai pembangunan daerah dan juga tanggung jawab perusahaan dalam program-program Corporate Social Responsibility (CSR). Forum Mahasiswa Lingkar Tambang (Formalintang) Maluku Utara (Malut) Jakarta, menggelar Seminar CSR dengan tema ‘Optimalisasi dan Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Daerah’.

Seminar yang bersifat edukasi kepada para mahasiswa-mahasiswi Halmahera Selatan (Halsel) khususnya yang berasal dari sekitar lingkar tambang dan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di area Halsel. Dengan menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) yang diwakili oleh Dinas ESDM Provinsi dan pihak swasta yakni PT Harita Nickel dan PT Korindo Group, mereka memberikan materi terkait program CSR dan kontribusinya masing-masing terhadap pembangunan daerah .

Muat Lebih

Chief Deputy Exrel dan CSR, PT Harita Nickel, Alexander Lieman mengatakan, semangat  pembangunan suatu daerah, tidaklah hanya menjadi tugas pemerintah baik Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Pemerintah Pusat, tetapi butuhkan sinergitas antara semua pihak.

“Semangat membangun daerah bukanlah hanya tugas Pemda, tapi juga para pemegang kepentingan lain seperti pihak swasta, masyarakat dan terlebih lagi mahasiswa,” ungkap Alexander pada Seminar CSR) yang berlangsung  di Ballroom Hotel Corner Ternate, Rabu (6/3/2019).

Alexander mengaku sangat senang melihat para mahasiswa punya semangat yang membara dalam kepeduliannya di dalam pembangunan daerah ini. Dia percaya salah satu tugas besar mahasiswa adalah untuk menyampaikan kritik yang berdasarkan dengan dukungan riset dan karya ilmiah, bukan membuat klaim yang tidak berdasar.

“Dengan kontribusi perusahaan, Pemda dan juga para akademisi, pasti kita bisa pembangunan daerah dengan baik,” jelasnya.

Beberapa poin penting dibahas Alexander, termasuk pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab utama Pemda yang didukung oleh Pemerintah Pusat. Disisi lain, program CSR perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan dalam memastikan masyarakat yang ada di area sekitar operasi mendapatkan manfaat positif lebih besar dengan kehadiran perusahaan, serta mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menuju komunitas yang lebih mandiri dan sejahtera.

“Bentuk CSR mulai berubah dari bentuk sumbangan menjadi pemberdayaan masyarakat, mempersiapkan masyarakat menuju komunitas yang mandiri dan sejahtera,” terangnya.

Aspek lingkunganpun juga menjadi salah satu pokok pembahasan, dimana perusahaan tambang harus bertanggung jawab atas aktivitasnya dan melakukan reklamasi setelah area operasi selesai di tambang.

“Contoh reklamasi yang sudah kami dilakukan dan juga ‘best mining practice’ yang memastikan area tambang tidak mencemari badan air dan ujungnya laut. Dengan membuat kolam-kolam endapan, kami memastikan sediment tanah yang terbawa air hujan bisa ditampung dan di filter dahulu sebelum masuk ke laut,” terangnya.

Terpisah, CSR Manager Site PT Harita Nickel, Malakias Martono mengaku sering kali program CSR disalah-artikan dan dianggap sebagai dana yang diberikan oleh Pemerintah untuk disalurkan oleh swasta, tetapi pengertian itu salah. Dana CSR adalah dana yang 100 persen diambil dari keuntungan dari pihak swasta.

“Maka dari itu, kurang tepat apabila ada pihak yang bermaksud atau mengatakan ingin melaporkan ke KPK terkait dana CSR. Sebab, dana CSR adalah dana internal perusahaan,” tegas Malakias.

Sementara itu, Senior Manager Resource Management Division PT Korindo Group, Luwy Leunufna juga mempertegas akan kontribusi perusahaan itu tidaklah semuanya bentuknya kelihatan. Seperti jalan-jalan daerah dan infrastruktur daerah, secara tidak langsung jadi terbangun karena datangnya pihak swasta akan keberanian perusahan.

“Perusahaan-perusahaan berani investasi di area pedalaman, baik itu Korindo, Harita dan perusahaan-perusahaan lainnya. Karena kurangnya infrastruktur yang memadai, menciptakan resiko bisnis baru bagi para penanam modal,” kata Luwy.

Forum seminar ini juga memperjelas banyak bentuk CSR yang diberikan ke masyarakat, sekaligus juga dibahas segala jenis kendala yang sering dialami oleh pihak swasta dalam melaksanakan program-program CSR. Jenis-jenis program inipun juga bisa jadi model untuk dipakai mahasiswa dalam menciptakan program mereka sendiri. (Ajo)

Pos terkait