Dinas PUPR Halsel Gelar Bimtek dan Sosialisasi UU Jasa Konstruksi

  • Whatsapp
Kepala Dinas PUPR Halsel, Ali Dano Hasan saat menyampaikan sambutan (Foto: Istimewa)

LABUHA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) dan Sosialisasi Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kegiatan yang digelar di aula hotel Buana Lipu itu diikuti oleh 72 peserta yang terdiri dari unsur Badan, Dinas dan Bagian serta unsur kecamatan yang berada di lingkup Pemkab Halsel yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Halsel, Iswan Hasjim.

Muat Lebih

Turut Hadir dalam kegiatan ini, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Zaenal Arifin, Fasilitator LKPP Pengadaan Barang dan Jasa Takdir Ali Mahmud, Para Pimpinan SKPD serta peserta Bimtek.

Dalam sambutan Wakil Bupati Iswan Hasjim menyampaikan bahwa menghadapi era milenial yang ditandai dengan adanya proses digitalisasi, demokratisasi dan kompetensi di semua sektor kehidupan ini, selaku pemerintah harus beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan global tersebut.

“Undang-Undang nomor  2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan ikhtiar pemerintah untuk menata jasa konstruksi yang menjadi pilar pembangunan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, sekaligus melindungi para penyedia, pengguna maupun para tenaga konstruksi selaku stakeholder melalui penerapan sertifikasi tenaga kerja konstruksi,” ungkap Iswan dalam sambutanya, Rabu (20/2/2019)

Lanjut Wabup, Peraturan Presiden no 16 Tahun 2017 tentang Barang dan Jasa Pemerintah merupakan terobosan untuk melakukan deregulasi kebijakan dan percepatan pembangunan.

“Melalui peningkatan penyerapan anggaran dalam rangka meningkatkan nilai dan manfaat yang sebesar-besarnya serta berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta peningkatan peran UMKM dan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Iswan.

Selain itu, Kepala Dinas PUPR, Ali Dano Hasan dalam sambutanya menyampaikan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan infrastruktur yang representative, maka dunia pengkonstruksian dewasa ini membutuhkan perkembangan yang sangat pesat dari sisi sentuhan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan tuntutan kompotensi pekerjaan konstruksi mengatur dan menata jasa penginstruksian agar bisa melindungi pengguna, penyedia, dan pekerja serta meningkatkan daya saing dengan kondisi global yang begitu ketat.

“Sertifikasi ini merupakan pengakuan kompetensi yang dimiliki, sehingga secara otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan,” ujar Ali. (Ajo)

Pos terkait