oleh

APDESI Halbar Dukung Tuntutan Warga Copot Kades Togureba Sungi

JAILOLO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halmahera Barat (Halbar),  mendukung tuntutan warga Desa Togureba Sungi yang mendesak Bupati Danny Missy, agar mencopot Kades Togureba Sungi, Sefiyanto Tangono yang diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018.

“DPC APDESI Halbar mendukung upaya warga Desa Togreba Sungi untuk mengusut tuntas persoalan kepela desanya karena sudah cukup lama masyarakat setempat tidak lagi merasakan pelayanan public, sebab kadesnya tidak lagi diberada di tempat,” ungkap Sekertaris DPC APDESI Halbar, Joram Uang kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).

Dikatakan, berbagai upaya persuasif maupun solusi telah dilaksanakan APDESI, hanya saja Kades  Sefiyanto tidak mengindahkan. Bahkan undangan rapat dari BPD dan kunjungan DPRD saja dibaikan Kades.

“Kades saya ibaratakan  sebagai seorang pemimpin yang telah mati rasa, terbukti berbagai undangan BPD diabaiakn bahkan sampai pada kunjungan DPRD Komisi I pun Kades tidak mengindahkanya,” sesalnya.

APDESI Halbar membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat dan BPD untk menempu jalur hukum atas dugaan penyelewengan yang dilakukan Kades Togerba Sungi, agar menjadi efek jerah.

“Lebih khusus  dan menjadi  warning bagi kita semua Kades agar tau diri bahwa kita itu lahir dari rakyat dan diikat dengan cara norma moral dan etika dalam menjalankan roda pemerintahan,” jelasnya.

APDESI juga berharap semua proses dilakukan dengan menghormati mekanisme hukum di republik ini, paling penting adalah menghoramti asas praduga tak bersalah. Sehingga kalaupun semua tuduhan itu bisa dibuktikan memalui putusan pengadilan, bukan sifatnya dugaan.

“Harapannya proses ini berjalan lancer, sehingga bisa mendapatkan  kepastian hokum. Jangan  dugaan-dugaan sehingga pemerintahan di desa  tersebut bisa kembali normal,” harapnya.

Terpisah Ketua Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhammad mengatakan, aksi masyarakat Desa Togoreba  Sungi sudah dilakukan beberapa  kali penuntutan pemberhentian Kades Sefiyanto Tangono dari jabatannya. Komisi I bahkan pernah turun ke desa  menggelar pertemuan dengan masyarakat dan Pemdes, namun oknum Kades tidak menghadiri pertemuan klarifikasi.

“Nah terkait tuntutan warga kemarin, Komisi I akan bersikap termasuk akan mengundang berbagai pihak selain pihak BPD, Pemdes serta tokoh-tokoh masyarakat juga, pihak Pemkab  diundang dalam RDP yang direncanakan pekan depan,” terangnya.

Dalam RDP nanti, semua penjelasan maupun data-data dipelajari, nanti Komisi I akan membuat kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati dan dimungkinkan juga ke penegak hokum.

“Jadi seperti itu langkah yang akan di lakukan kedepannya, dukungan kami sebatas pengawalan dana desa oleh masyarakat serta keberanian melaporkan kasus yang dilakukan oleh Kades. Sementara pembuktian kebenarannya kami masih melakukan kajian-kajian baru mengambil kesimpulan,” pungkasnya. (Ajo)

Komentar

Kabar Lainnya