oleh

Aset PPI Halbar Diserahkan ke DKP Provinsi

JAILOLO – Pengelolaan aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Tuada Kecamata Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Halbar, Agustinus Mahole mengatakan, penyerahan aset PPI Halbar dan pengelolaannya ke DKP Malut merupakan amanah UU 23 tahun 2014. Dengan begiti, Pemkab Halbar tidak lagi memiliki kewenangan terhadap PPI tersebut.

“Jadi Desember kemarin secara fisik maupu organisasi sudah diserahkan ke provinsi dan pengelolanya,” kata Agustinus kepada KabarMalut, Rabu (6/2/2019).

Sesui Surat Edaran (SE) Mendagri, PPI di kabupaten/kota semunya diserahkan ke DKP Provinsi. Pemda Kabupaten/Kota hanya saja memiliki kewenagan terkait budidaya ikan air tawar.

“Seperti di Desa Goal, itu (Budidaya ikan air tawar) yang diserahkan ke kabupaten kita,” ungkapnya.

Menurutnya, penyerahan aset sifatnya wajib karena meski dikelola Pemkab Halbar, namun tidak bisa mengalokasi anggaran untuk PPI tersebut.

“Kita tidak bisa anggarkan, karena bisa jadi temuan, sedangkan kemarin  kostor yang kita bangun juga pusat minta rekomendasi dari provinsi. Jadi tidak ada lagi kewenangan kabupaten,” tuturnya.

Meski begitu, Agustinus menambahkan terkait dengan penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada PPI, bakal dibahas bersama dengan DKP Provinsi.

“Itu nanti dipanggil karena provinsi juga keterbatasan orang dan nanti dibicarakan dengan  kabupaten,” tandasnya. (Ajo)

Komentar

Kabar Lainnya