oleh

Izin Mendagri yang Dikantongi Tim Hukum AGK-YA Diduga Bodong

JAKARTA – Bawaslu Maluku Utara (Malut) telah mendiskualifikasi Pasangan Calon (Paslon) Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA) dari kepesertaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut 2018, karena melakukan perombakan kabinet di lingkup Pemprov Malut tanpa adanya izin dari Mendagri sehingga dinilai terbukti melanggaran Pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Namun saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (5/11) kemarin, Tim Kuasa Hukum AGK-YA yang dipimpin Wakil Kamal di hadapan majelis hakim mengaku pelantikan yang dilakukan calon petahana sudah sesuai aturan hukum yang berlaku karena mendapat izin dari Mendagri yang dikeluarkan melalui Ditjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri Soni Somarsono pada September 2018 lalu. Surat yang dikantongi AGK-YA dimasukkan sebagai bukti di MK itu, diduga bodong setelah dikroscek ke Kemendagri.

Koordinator SUBU BerSATU, Edo Sapsuha mengaku saat menggelar hearing bersama Kasubdit Wilayah V Direktorat FKDH Ditjen OTDA Kemendagri, Hariyandi Roni dan Kabid Fasilitasi Pengaduan Puspenerbal Kemendagri Handayani Ningrum, surat izin yang jadi pembicaraan di MK diduga bodong. Pasalnya, sejak proses temuan ini pihak BKD Malut tak dapat membuktikan kepada Bawaslu Malut soal surat izin atau rekomendasi mutasi pejabat dimaksdu.

“Kami mempertanyakan kebenaran surat persetujuan yang ditandatangani Ditjen Otda Kemendagri Soni Somarsono yang diduga bodong. Pihak Kemendagri sendiri belum bisa menjawab dan masih mempelajari dan akan menyampaikan ke kami secara tertulis, ujar Edo kepada KabarMalut via telepon, Selasa (6/11/2018) malam.

Anehnya, meski belum bisa menjawab permitaan  Gerakan SUBU BerSATU dan GARDA Muda Palapa DKI, Tim Hukum AGK-YA sudah mengantongi surat izin dari Kemendagri dalam persidangan di MK. Apa lagi dalam konsideran SK Gubernur tak disebutkan dalam opsi pertimbangan SK mutasi berdasarkan izin dari Mendagri.

“Seluruh bukti berupa SK mutasi dan pemberhentian telah kami sampaikan kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti. Mereka janjikan Kamis nanti akan menyampaikan secara tertulis,” tegasnya.

Diketahui, surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ditjen Otda Kemendagri  Soni Somarsono pada bulan September 2018, sementara mutasi jabatan dilakukan oleh Gubernur Malut yang juga calon petahana AGK sejak bulan Juli 2018. Itu artinnya pantikan pejabat di lingkup Pemprov dilalukan mendahului persetujuan Mendagri sehingga cacat hukum dan inkonstitusional.

Sementara informasi yang dihimpun media ini selama pelaksanaan Pilgub 2018 berlangsung, AGK tercatat merombak sejumlah pejabat struktural dan fungsional yang diduga tanpa adanya persetujuan Mendagri. Ganto-ganti pejabat ini dilakukan bukan hanya sekali, namun sebanyak 5 kali yakni masing-masing :

Pertama, Senin (23/7/2018) AGK mengangkat Kepala Biro Organisasi Setda Malut Idur Assagaf menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggantikan Irwanto Ali melalui SK 821.2.22./KEP/JPTP/16/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dan dilantik langsung oleh AGK.

Kedua, Senin (27/8/2018) terdapat 4 pejabat II dan 7 eselon III kembali dilantik AGK diantaranya, Kepala Biro Umum Darwis Pua digeser menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Biro Hukum dan HAM Salmin Janidi dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum Setda, Ismail Syahbudin yang sebelumnya meduduki jabatan Kadis Perhubungan diangkat jadi Pj Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum Setda Haerudin Djufri menjadi Pelaksana pada Setda. Pelantikan 4 pejabat eselon II ini berdasarkan SK Gubernur nomor 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

Sementara pejabat eselon III yang dilantik berdasarkan SK Gubernur nomor: 821.2.23/KEP/ADM/19/2019 tanggal 24 Agustus 2018 diantaranya. Gafarudin yang sebelumnya Pelaksana pada Setda, bergeser jabatan baru sebagai Kabid Pengembangan Perdagangan pada Disperindag. Faisal Rumbia Pelaksana pada BPKPAD diangkat sebagai Kabid Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum dan HAM.

Kabid Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum dan HAM sebelumnya Djunaidi Alting kini bergeser sebagai Kabid Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada Kantor Satpol-PP. Mohamad Ridwan Pelaksana pada DPMD Provinsi Malut, bergeser sebagai Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan DPMD.

Hasyim SSTP Pelaksana pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda diangkat sebagai Kabag Administrasi Keuangan dan Aset pada Biro Umum dan Perlengkapan. Jamaludin Wua Kasubid Keuangan RSUD Chasan Boesoeri, bergeser sebagai Kabag Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Biro Umum dan Perlengkapan. Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Yusuf Hamisi dimutasi sebagai Pelaksana DPMD.

Ketiga, Jumat (21/9/2018) AGK resmi mencopot Ahmad Purbaya dari jabatannya sebagai Kepala BPKPAD digantikan dengan Kepala Inspektorat Bambang Hermawan. Sementara Ahmad Pubaya menjabat sebagai Kepala Inspektorat. Pergantian tersebut berdasarkan SK Gubernur nomor 821.2.22/KEP/KTSP-MU/ 2018.

Keempat, Sabtu (22/9/2018) puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) baik SMA maupun SMK yang tersebar di wilayah Malut, juga menjadi korban kebijakan AGK.

Kelima, Jumat (5/10/2018) Gubernur Malut AGK melalui Kepala BPKPAD Bambang Hermawan melantik Kepala UPTD Samsat Kota Ternate Saleh Kader. Pelantikan terakhir sebelum didiskualifikasi ini berdasarkan SK Gubernur nomor 823.2.23/KEP/ADM-MU/25/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Hal inilah menjadi penyebab AGK didiskualifikasi oleh Bawaslu Malut lantaran terbukti melanggaran Pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada. Pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam (6) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sementara Kepala BKD Malut, Idrus Assagaf saat melakukan klarifikasi di Bawaslu mengaku mutasi pejabat di lingkup Pemprov Malut, BKD sudah melayangkan surat ke Mendagri, tapi sampai proses PSU selesai Mendagri belum membalas surat tersebut.

“Kalau keterangan Kepala BKD Provinsi saat klarifikasi bahwa, BKD sudah melayangkan surat ke Mendagri tetapi sampai proses PSU selesai Mendagri belum membalas surat BKD,” kata Kordiv Penindakan Bawaslu Malut, Aslan Hasan.

Aslan menambahkan,  semua bukti dan dokumen serta Surat Keputusan (SK) pelantikan sejumlah kepala sekolah, termasuk Kepala BKD saat dimintai keterangan berdalil pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut namun menurut Aslan semua dokumen dan surat atas nama Gubernur Malut.

“Memang benar yang lantik dan mengeluarkan SK Sekda tapi kop surat dan semua dokumen atas nama Gubernur Malut bukan Sekda,” tegasnya. (rdx)

Komentar

Kabar Lainnya