oleh

AGK-YA Didiskualifikasi Dari Kepesertaan Pilgub Malut

TERNATE – Jelang sidang penyampaian laporan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Maluku Utara (Malut) 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Malut mengumumkan hasil pelanggaran administrasi yang dilakukan Pasangan Calon (Paslon) Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA). Bawaslu merekomendasikan pembatalan kepeserta (diskualifikasi) AGK-YA sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Malut 2018, karena telah melakukan pelantikan sejumlah pejabat selama tahapa Pilgub berlangsung.

Keputusan pembatalan AGK-YA berlangsung dalam Rapat Pleno tanggal 26 Oktober 2018, sebagai tindaklanjut laporan atas nama Abdullah Kahar SH dengan nomor Laporan 04/LP/PG/PROV/32.00/X/2018 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen/saksi.

Bawaslu dalam plenonya pada 26 Oktober 2018, memutuskan AGK-YA melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, Bawaslu kemudian mengeluarkan penerusan atau rekomendasi dengan nomor PM.05.01/413/MU/2018 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 26 Oktober 2018. Hasil musyawarah atau pleno itu selanjutnya dikonsultasikan ke Bawaslu Republik Indonesia, sebelum diumumkan dan diserahkan kepada KPU Provinisi, untuk meminta pandangan Bawaslu RI sebagai sebagai lembaga hirarki yang harus dikonsultasikan terkait hal ini.

“Rekomendasinya berupa pembatalan pencalonan sesuai Pasal 71 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada. Selanjutnya Rekomendasi ini akan diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan KPU Maluku Utara memiliki waktu selama tujuh hari untuk menindaklanjuti rekomendasi ini,” kata Anggota Bawaslu Provinsi Malu, Aslan Hasan dalam siaran pers yang diterima redaksi KabarMalut, Kamis (1/11/2018) malam.

AGK dinilai melanggar pasal 71 ayat (2), (3) dan (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada. Dalam pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Kemudian pada  pasal 71 ayat (3) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum  penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Ancaman pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota,” pungkasnya. (rdx)

Komentar

Kabar Lainnya